KIP Apresiasi Kemenkumham: Predikat Badan Publik Informatif Terjaga

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil mempertahankan status sebagai lembaga publik yang memberikan informasi dengan baik dalam penilaian layanan informasi publik. Dhahana Putra, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa mendapatkan penghargaan ini adalah prestasi yang patut diapresiasi, mengingat sedikitnya lembaga publik yang berhasil meraih predikat tersebut.

Kemenkumham bersama 138 lembaga publik lainnya mendapatkan penilaian informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Jumlah ini mencakup 37, 7 persen dari total 369 lembaga publik yang dinilai.

Baca juga: Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Setia Dampingi ABH

“Kita seharusnya bersyukur karena ternyata tidak banyak kementerian/lembaga yang mendapatkan penghargaan ini, ” ujar Dhahana pada Selasa (19/12/2023) sore di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

“Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham dalam memberikan layanan informasi publik, ” tambah Dhahana setelah menerima penghargaan dari Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.

Baca juga: Ikuti Webinar, Bapas Nusakambangan Optimalkan Standar Pelayanan Publik

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, sebelumnya menyatakan bahwa transparansi informasi adalah kunci untuk menjaga demokrasi dengan tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Setelah lebih dari satu dekade berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik, Alhamdulillah telah banyak capaian yang kita raih. Saya juga senang mengetahui tingkat kepatuhan lembaga publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik, ” ucap Wapres.

Baca juga: Kakanwil Yuspahruddin Buka Rakernis Pemasyarakatan dengan tema "Mewujudkan Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK

Jumlah lembaga publik yang memperoleh predikat informatif melonjak dari 15 pada tahun 2018 menjadi 139 pada tahun 2023. Sebaliknya, lembaga publik yang tidak informatif menurun dari 303 pada tahun 2018 menjadi 147 pada tahun 2023.

“Capaian ini seharusnya menjadi dorongan bagi kita untuk terus memperbaiki, karena kebijakan terkait keterbukaan informasi publik harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan, baik di pusat maupun di daerah, ” ungkapnya.

Baca juga: Astekpam Menjadi Bagian Awal Roh Keamanan Lapas Terbuka Nusakambangan

Kemenkumham sebelumnya meraih predikat informatif untuk pertama kalinya pada tahun lalu. Pada 2021, mencapai tingkat menuju informatif, sementara pada 2020 dan 2019 mencapai tingkat cukup informatif.